Biaya Pemulihan Bencana Sumatra Melonjak, BNPB Ungkap Angka Sementara

Biaya Pemulihan Bencana Sumatra Melonjak, BNPB Ungkap Angka Sementara

JAKARTA - Upaya pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kini memasuki fase penilaian kerusakan yang semakin detail. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa estimasi sementara biaya perbaikan di tiga provinsi tersebut telah mencapai Rp51,82 triliun, angka yang disebut masih dapat berubah seiring proses pencatatan di lapangan.

Laporan ini disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi penanganan bencana Sumatra yang digelar di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu (7/12) malam.

Baca Juga

Prabowo Janji Kunjungi Daerah Terisolasi Usai Video Call Bupati Aceh

Estimasi Kerugian Masih Bergerak: Aceh Terdampak Terbesar

BNPB menegaskan bahwa data yang masuk masih terus diperbarui mengingat jumlah korban dan dampak kerusakan belum final. Letjen Suharyanto menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan secara intensif bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memastikan akurasi.

“Tentu saja, data ini belum akurat, Bapak Presiden, masih terus kami lengkapi. Kami berkoordinasi dengan Kementerian PU,” ucap Suharyanto dalam laporannya.

Khusus untuk Provinsi Aceh, kebutuhan anggaran pemulihan mencapai angka terbesar, yaitu Rp25,41 triliun. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk mengembalikan situasi infrastruktur dan layanan publik ke kondisi semula setelah bencana yang merusak berbagai fasilitas penting.

Sementara itu, estimasi kerugian dan kebutuhan perbaikan di Sumatra Utara mencapai Rp12,88 triliun, sedangkan Sumatra Barat diperkirakan membutuhkan Rp13,52 triliun.

“Kami laporkan ini secara nasional Bapak Presiden, dari Kementerian PU dengan penjumlahan dari tiga provinsi, estimasi yang diperlukan, dana, sekian Bapak,” kata Kepala BNPB kepada Presiden.

Fokus Anggaran: Pelayanan Korban hingga Logistik Berjenjang

BNPB merinci bahwa kebutuhan dana besar tersebut tidak hanya mencakup pemulihan infrastruktur, tetapi juga peningkatan pelayanan langsung kepada masyarakat terdampak. Penanganan korban, pengungsi, hingga kebutuhan logistik menjadi bagian tidak terpisahkan dari prioritas anggaran.

Anggaran tersebut bakal digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada korban, memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi, serta mempercepat penyaluran santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia maupun hilang. BNPB juga menargetkan ketersediaan logistik secara berjenjang, mulai dari desa/gampong hingga tingkat daerah di atasnya.

Pendekatan ini diterapkan untuk memastikan distribusi bantuan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, mengingat medan dan akses wilayah terdampak di Sumatra tidak selalu mudah dijangkau.

Masuk Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi Secara Bertahap

Beberapa wilayah yang kini menunjukkan kondisi lebih stabil disebut siap memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi lebih awal. Sumatra Barat dan sebagian wilayah Sumatra Utara menjadi daerah yang dianggap telah pulih secara situasional.

“Untuk daerah-daerah yang relatif sudah pulih, seperti di Sumatra Barat, sebagian Sumatra Utara, kami akan masuk tahap rehabilitasi, rekonstruksi. Jadi, tidak sama-sama ini, Bapak. Daerah-daerah yang sudah lebih baik dia bisa duluan,” ujar Suharyanto dalam rapat yang dipimpin langsung Presiden Prabowo.

Pendekatan bertahap ini dipilih agar pemulihan berjalan lebih efektif, memungkinkan daerah yang siap bergerak lebih cepat tanpa menunggu wilayah lain yang masih dalam tahap tanggap darurat.

Pembangunan Huntara dan Huntap Jadi Prioritas Pemulihan

Dalam fase rehabilitasi yang mulai disiapkan, BNPB bersama kementerian terkait juga menaruh perhatian besar pada penyediaan hunian bagi para pengungsi. Dua skema hunian disiapkan: hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).

Huntara akan dibangun terlebih dahulu sebagai tempat tinggal sementara bagi warga terdampak yang kehilangan rumah. Proses pembangunannya akan melibatkan anggota satuan tugas (satgas) dari TNI dan Polri yang diterjunkan ke lokasi.

“Kemudian huntap, hunian tetap, (dibangun) setelah hunian sementara jadi. Kemudian, dibangun hunian tetap. Kami mohon yang relokasi, yang harus pindah itu. Kami mohon dari Kementerian Perumahan yang membangun, Bapak (Presiden),” kata Suharyanto.

Pembangunan huntap akan menjadi tahap lanjutan setelah huntara selesai dan setelah proses relokasi warga yang tidak dapat kembali ke permukiman semula dipastikan.

Penanganan Berlapis untuk Pemulihan Jangka Panjang

Upaya penanganan bencana di Sumatra ini dipastikan membutuhkan waktu panjang dan koordinasi lintas kementerian. Pemerintah menargetkan pemulihan dilakukan secara terstruktur, mulai dari penataan infrastruktur kritis, pemulihan ekonomi lokal, hingga penataan lingkungan yang rusak akibat dampak bencana.

Dengan estimasi biaya yang terus berkembang, BNPB menekankan pentingnya kecepatan verifikasi data agar program pemulihan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Laporan-laporan tambahan dari daerah masih terus diproses guna memastikan kebutuhan setiap wilayah tercatat dengan akurat.