Transformasi Transmigrasi 2026 Fokus Pengembalian Hak Lahan dan Kesejahteraan Transmigran Secara Berkelanjutan

Transformasi Transmigrasi 2026 Fokus Pengembalian Hak Lahan dan Kesejahteraan Transmigran Secara Berkelanjutan

JAKARTA - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan pengembalian hak tanah kepada transmigran menjadi langkah paling permanen. "Tentu solusi yang berkeadilan adalah dengan mengembalikan hak mereka. Itu yang paling permanen menurut saya," kata Mentrans di Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026.

Langkah ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum sekaligus perlindungan negara bagi masyarakat terdampak sengketa. Contohnya adalah penyelesaian persoalan lahan transmigrasi di Gambut Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, agar hak masyarakat dapat segera diberikan.

Sengketa Lahan Gambut Jaya dan Sejarahnya

Baca Juga

Mendag Laporkan 149 Pasar Terdampak Bencana Kembali Beroperasi

Persoalan di Gambut Jaya bermula dari SK pencadangan lahan transmigrasi pada 1997 yang menetapkan kawasan tersebut sebagai lokasi program transmigrasi. Namun pada 2008, sebagian lahan masuk program redistribusi tanah reforma agraria dan diberikan kepada masyarakat lain, sehingga muncul konflik tata kelola antarinstansi terkait.

Perbedaan status lahan memicu masalah lanjutan, termasuk sebagian lahan diperjualbelikan kepada perusahaan. Akibatnya, hak lahan transmigran yang semula ditempatkan di area tersebut dikuasai pihak lain, menimbulkan sengketa yang berkepanjangan.

Kasus Sertifikat Hak Milik dan Perlindungan Transmigran

Kementerian Transmigrasi juga mengawal kasus pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) transmigran di Desa Rawa Indah, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Pengembalian hak lahan dinilai langkah paling mendasar untuk menjawab polemik kepemilikan tanah sekaligus menegaskan kehadiran negara.

Langkah ini sekaligus menjadi bentuk perlindungan negara terhadap transmigran dari potensi perampasan hak. Mentrans menegaskan bahwa kepastian hukum akan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam mengelola lahan mereka.

Skema Lahan dan Dukungan Pemberdayaan Transmigran

Dalam skema transmigrasi, setiap kepala keluarga menerima lahan pekarangan serta lahan usaha satu dan dua yang terpisah. Lahan pekarangan biasanya 0,5 hektare termasuk rumah tinggal, lahan usaha satu 0,5 hektare, dan lahan usaha dua 1 hektare, yang bisa terpisah dari rumah tinggal.

Setiap lahan membutuhkan dukungan modal, sarana produksi, dan pendampingan agar dapat digarap optimal. "Ketika kepala keluarga transmigran itu ditempatkan di satu wilayah, dia diberikan lahan pekarangan. Itu biasanya lahan usaha satu dan dua-nya tidak selalu nempel dengan rumahnya. Bisa di tempat yang lain," ujar Mentrans.

Pendekatan Baru Transmigrasi Berkelanjutan

Paradigma lama yang hanya memindahkan penduduk tanpa keberlanjutan program memicu berbagai persoalan. Kini, pendekatan transmigrasi difokuskan pada penciptaan pekerjaan dan kesejahteraan nyata bagi masyarakat transmigran.

Program transmigrasi saat ini bertumpu pada revitalisasi kawasan, meliputi penyelesaian masalah lahan, perbaikan infrastruktur dasar, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta kepastian hukum melalui program Trans Tuntas. Transformasi ini memastikan lahan berstatus clean and clear agar memiliki kepastian hukum sekaligus nilai ekonomi bagi penerima manfaat.

Penguatan SDM dan Ekosistem Ekonomi Baru

Transformasi transmigrasi turut menyasar penguatan sumber daya manusia melalui program Transmigrasi Patriot dan Ekspedisi Patriot. Program ini didistribusikan ke berbagai kawasan transmigrasi secara terarah untuk menciptakan ekosistem ekonomi baru yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Strategi ini bertujuan mendukung pengentasan kemiskinan di kawasan prioritas seperti Papua. "Oleh karena itu kita tidak ingin itu terjadi lagi. Maka desain transmigrasi hari ini betul-betul yang berkelanjutan. Jadi setelah mereka pindah, fokusnya jangan lagi ke bagi-bagi lahannya, tapi ke pekerjaannya supaya mereka mendapatkan kesejahteraan nyata," tambah Mentrans.

Manfaat Jangka Panjang dari Program Transmigrasi Terarah

Dengan kepastian hak lahan, transmigran dapat mengelola sumber daya mereka secara optimal. Hal ini diharapkan meningkatkan produktivitas, pendapatan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat transmigran secara berkelanjutan.

Pemerintah menekankan bahwa pendekatan berkelanjutan tidak hanya soal fisik lahan, tetapi juga pembinaan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, program transmigrasi modern lebih fokus pada keberlangsungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

Kepastian Hukum dan Perlindungan Negara

Program ini memberikan kepastian hukum sekaligus mengurangi potensi sengketa lahan di masa depan. Negara hadir secara nyata untuk menjamin hak transmigran dan memberikan perlindungan terhadap upaya perampasan atau penguasaan ilegal.

Pendekatan ini menegaskan bahwa setiap kegiatan transmigrasi harus terintegrasi dengan dukungan hukum, ekonomi, dan sosial. Dengan kombinasi itu, program transmigrasi dapat menjadi solusi berkeadilan sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi di kawasan prioritas.

Strategi Transmigrasi 2026

Strategi pengembalian hak lahan, revitalisasi kawasan, penguatan SDM, dan penciptaan ekosistem ekonomi inklusif menjadi pilar program transmigrasi berkelanjutan. Dengan fokus pada kesejahteraan nyata, pendekatan ini mengubah paradigma lama menjadi lebih profesional, terarah, dan berpihak pada hak transmigran.

Pendekatan ini juga diharapkan mendorong pengelolaan sumber daya secara produktif dan mengurangi potensi konflik lahan. Program transmigrasi modern bukan sekadar pemindahan penduduk, tetapi strategi jangka panjang untuk menciptakan kesejahteraan, kepastian hukum, dan keberlanjutan ekonomi.