Kementrans Bangun Infrastruktur dan Pendidikan di Kawasan Transmigrasi

Kementrans Bangun Infrastruktur dan Pendidikan di Kawasan Transmigrasi

JAKARTA - Dalam upaya mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) terus berfokus pada program revitalisasi infrastruktur dasar dan layanan pendidikan. 

Sepanjang tahun 2025, kementerian ini telah mengambil langkah signifikan dengan membangun 454 toilet dan merenovasi lebih dari 500 sekolah di kawasan transmigrasi. 

Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat transmigrasi dan memfasilitasi akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak di daerah tersebut.

Baca Juga

Mendag Laporkan 149 Pasar Terdampak Bencana Kembali Beroperasi

Meningkatkan Kualitas Sanitasi di Kawasan Transmigrasi

Pada 2025, Kementrans berhasil membangun sebanyak 454 toilet di 154 kawasan transmigrasi. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan sanitasi dasar, yang sangat penting bagi kesehatan masyarakat setempat. 

Sebelumnya, beberapa kawasan transmigrasi mengalami masalah serius terkait infrastruktur sanitasi, yang mempengaruhi kualitas hidup warganya, termasuk kesehatan lingkungan dan kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar.

Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyampaikan bahwa banyak kawasan transmigrasi yang masih memiliki keterbatasan fasilitas dasar. Masih banyak jembatan yang rusak, jalan yang dalam kondisi buruk, dan fasilitas kesehatan serta pendidikan yang kurang memadai. 

Pembangunan toilet ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi masalah sanitasi yang ada, serta menunjang kenyamanan bagi siswa dan tenaga pendidik yang berada di sekolah-sekolah kawasan transmigrasi.

Revitalisasi Sekolah untuk Meningkatkan Akses Pendidikan

Selain pembangunan toilet, renovasi lebih dari 500 sekolah juga menjadi prioritas Kementrans pada tahun 2025. Sekolah-sekolah di kawasan transmigrasi sering kali menghadapi kondisi yang memprihatinkan, dengan fasilitas yang sangat terbatas. 

Di beberapa lokasi, satu toilet harus digunakan oleh ratusan siswa, dan fasilitas tersebut sering kali dalam kondisi rusak atau tidak memiliki pasokan air yang memadai. Salah satu contoh yang disebutkan oleh Iftitah adalah kondisi sebuah sekolah dengan 121 siswa yang hanya memiliki satu toilet.

Peningkatan infrastruktur sekolah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi proses belajar mengajar. Dengan renovasi yang menyeluruh, diharapkan kualitas pendidikan di kawasan transmigrasi akan semakin meningkat, sehingga dapat mendorong tumbuhnya generasi muda yang lebih terampil dan berpendidikan.

Program Trans Tuntas dan Revitalisasi Lahan Transmigrasi

Revitalisasi yang dilakukan oleh Kementrans tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik infrastruktur, namun juga mencakup penataan legalitas lahan melalui program Trans Tuntas. 

Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas lahan transmigrasi, sehingga hak-hak masyarakat dapat terlindungi dengan baik secara administratif. 

Dengan adanya kepastian hukum yang kuat, diharapkan lahan transmigrasi dapat lebih produktif dan memberikan nilai ekonomi lebih tinggi bagi masyarakat.

Selain itu, Kementrans juga menekankan pentingnya transformasi transmigrasi dengan merubah paradigma pembangunan kawasan. Dalam hal ini, penataan lahan dilakukan agar status lahan lebih jelas dan legal, mendukung aktivitas ekonomi lokal, serta memperkuat daya saing kawasan transmigrasi. 

Hal ini akan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di daerah-daerah transmigrasi.

Transformasi SDM dan Fokus Pengentasan Kemiskinan di Papua

Kementerian Transmigrasi juga memberikan perhatian besar pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) di kawasan transmigrasi. Program Transmigrasi Patriot merupakan salah satu upaya untuk mendatangkan tenaga muda terdidik yang akan berkontribusi pada kemajuan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan. 

Program ini fokus pada pendidikan dan pelatihan SDM, dengan harapan dapat memfasilitasi masyarakat transmigrasi untuk membangun ekosistem ekonomi yang lebih produktif.

Selain itu, Iftitah juga mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki fokus besar untuk mengurangi kemiskinan di Papua. Kawasan ini menjadi prioritas dalam program transmigrasi, dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal agar dapat menciptakan peluang ekonomi baru. 

“Fokus pesan dari Bapak Presiden adalah Kementerian Transmigrasi bantu rakyat Papua, hapus kemiskinan di Papua dengan memberdayakan masyarakat lokal untuk menciptakan ekosistem ekonomi baru,” ujar Iftitah.

Pemerintah berencana untuk meniru kesuksesan akselerasi pembangunan di tiga kawasan transmigrasi prioritas Rempang, Mamuju, dan Merauke dan memperluasnya ke daerah lain, khususnya Papua. Program ini bertujuan untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih banyak bagi masyarakat setempat serta menurunkan tingkat kemiskinan.

Anggaran dan Pendanaan Alternatif untuk Pembangunan

Untuk mendukung berbagai program ini, Kementrans mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,9 triliun pada tahun 2026. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua komponen utama: dukungan manajemen senilai Rp564 miliar dan program teknis senilai Rp1,3 triliun untuk memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi. 

Iftitah juga menegaskan pentingnya mengeksplorasi sumber pendanaan alternatif, seperti investasi dan industrialisasi di kawasan transmigrasi, untuk memastikan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan kawasan transmigrasi yang lebih mandiri dan produktif, serta memastikan bahwa kebijakan transmigrasi memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang berada di daerah-daerah yang membutuhkan revitalisasi.